QANUN KAB. BENER MERIAH NOMOR : 06 TAHUN 2008

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 06  TAHUN  2008

TENTANG

POKOK-POKOK PEGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang	:	a.             bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menerbitkan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bener Meriah; b.            bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf  a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
Mengingat	:	1.            Undang-undang  Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Nomor 3569); 2.            Undang-undang  Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 246 Tambahan Lembar Negara Nomor 4048); 3.            Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 4.            Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan   Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5.            Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6.            Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan      Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351); 7.            Undang-undang Nomor  1 Tahun 2004,  tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8.            Undang-undang Nomor  10 Tahun 2004,  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9.            Undang-undang Nomor  15 Tahun 2004,  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10.        Undang-undang Nomor  25 Tahun 2004,  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11.        Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 12.        Undang-undang Nomor  33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13.        Undang-undang Nomor  11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006  Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 14.        Peraturan Pemerintah Nomor  109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ; 15.        Peraturan Pemerintah Nomor  20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001  Nomor  41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ; 16.        Peraturan Pemerintah Nomor  65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 17.        Peraturan Pemerintah Nomor  66 Tahun 2004, tentang Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 18.        Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokuler dan Keauangan Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004   Nomor  90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 19.        Peraturan Pemerintah Nomor  23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 20.        Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntasi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005   Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 21.        Peraturan Pemerintah Nomor  54 Tahun 2005, tentang Pinjaman Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 22.        Peraturan Pemerintah Nomor  55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 23.        Peraturan Pemerintah Nomor  56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005   Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 24.        Peraturan Pemerintah Nomor  57 Tahun 2005, tentang Hibah Kepada Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005   Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 25.        Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005   Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 26.        Peraturan Pemerintah Nomor  65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 27.        Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006   Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 28.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 29.        Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN BENER MERIAH

dan

BUPATI BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan            :     QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.            Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Ripublik Indonesia yang Memegang kekuasaan Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2.            Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah;  

3.            Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur Badan Eksekutif Daerah;

4.            Bupati adalah Bupati Bener Meriah;

5.            Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;

6.            Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah

7.            Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRK Bener Meriah;

8.            Anggota DPRK adalah Mereka yang diresmikan keanggotaanya sebagai anggota DPRK Bener Meriah dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

9.            Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;

10.        Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

11.        Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, Pelaksanaan, Penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah.

12.        Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjunya disebut APBK adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan yang disetujui bersama dengan Pemerintah Daerah dan DPRK Bener Meriah dan ditetapkan Qanun Kabupaten Bener Meriah.

13.        Qanun Kabupaten adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRK Bener Meriah dengan persetujuan bersama Bupati Bener Meriah.

14.        Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Bener Meriah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

15.        Pejabat Pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

16.        Bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

17.        Kuasa BUD adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.

18.        Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjunya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Bener Meriah selaku pengguna anggaran/barang

19.        Unit kerja adalah SKPD Kabupaten Bener Meriah yang melaksanakan satu atau beberapa program.

20.        Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjunya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

21.        Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

22.        Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

23.        Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.

24.        Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati Bener Meriah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

25.        Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Bener Meriah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

26.        Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk  menerima, penyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.

27.        Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.

28.        Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah.

29.        Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

30.        Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

31.        Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih.

32.        Surplus Anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

33.        Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapat daerah dan belanja daerah.

34.        Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya.

35.        Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih bersih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu priode anggaran.

36.        Pinjaman daerah adalah semua transasksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah yang dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

37.        Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan Pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam persepektif lebih dari satu tahun anggaran. Dengan pertimbangan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

38.        Prakiraan maju (forwadr estimate) adalah kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

39.        Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

40.        Pengangaran terpadu (unifiled budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan Pemerintah yang didasarkan pada perinsip pencapaian efesiensi alokasi dana.

41.        Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional.

42.        Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan seumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi SKPD.

43.        Kegiatan adalah bagian dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan  sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

44.        Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

45.        Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan progran dan kebijakan.

46.        Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

47.        Rencana pembangunan jangka menegah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk prioden 5 (lima) tahun.

48.        Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah rencana program daerah untuk priode 1 (satu) tahun.

49.        Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

50.        Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPD) adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas/Bagian keuangan selaku bendahara Umum Daerah.

51.        Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan di Pimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas menyiapkan dan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

52.        Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

53.        Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan Program Prioritas dan Patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

54.        Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

55.        Dokumen Pelaksanaan Angggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPD) adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

56.        Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

57.        Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

58.        Surat Perintah Pencairan dana yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

59.        Surat Perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

60.        Surat Perintah membyar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran  untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga.

61.        Uang persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

62.        Surat Perintah Membayar Uang Persedian yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna/Kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persedian untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.

63.        Surat Perintah Menbayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna/ Kuasa Pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

64.        Surat Perintah Membaya Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

65.        Piutang Daerah adalan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atau akibat lainnya yang sah

66.        Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK Bener Meriah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

67.        Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

68.        Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana realatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

69.        Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/ badan/unit yang mempuyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan Perundang-undangan.

70.        Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlah sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

71.        Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsif evesiensi dan pruduktifitas.

72.        Investasi adalah pengguna aset yang bermanfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka   pelayanan kepada masyarakat.

73.        Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/Badan dan Unit Kerja Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.

74.        Pengawasan Legeslatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRK terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.

75.        Pemeriksaan adalah suatu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan  antara peraturan/rencana/program dengan  kondisi dan/atau kenyataan yang ada.

Bagian Kedua

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi :

a.       Hak Daerah untuk memungut Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Zakat serta melakukan pinjaman;

b.      Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan membayar tagihan Pihak Ketiga;

c.       Penerimaan daerah;

d.      Pengeluaran daerah;

e.       Kekayan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

f.       Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaran tugas Pemerintah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengeloaan Keuangan daerah yang diatur dalam Qanun ini meliputi :

a.       Asas Umum Pengelolaan Keuangan daerah;

b.      Pejabat-pejabat yang mengelola Keuangan daerah;

c.       Struktur APBK;

d.      Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;

e.       Penyusunan dan Penetapan APBK;

f.       Pelaksanaan dan Perubahan APBK;

g.      Penata Usahaan Keuangan Daerah;

h.      Pertanggung jawaban pelaksanaan APBK;

i.        Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBK;

j.        Pengelolaan kas umum daerah;

k.      Pengelolaan piutang daerah;

l.        Pengelolaan investasi daerah;

m.    Pengelolaan  barang milik daerah;

n.      Pengelolaan dana cadangan;

o.      Pengelolaan utang daerah;

p.      Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;

q.      Penyelesaian kerugian daerah;

r.        Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;

s.       Pengaturan pengelolaan keuangan daerah;

t.        Pengelolaan zakat.

Bagian Ketiga

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

(1)   Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan nbertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan mafaat untuk masyarakat Kabupaten Bener Meriah.

(2)   Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang di wujudkan dalam APBK yang stiap tahun ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

BAB II

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

(1)   Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2)   Pemegang kekuasaan pengelolaaan keuangan daerah sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

a.       Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBK;

b.      Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;.

c.       Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang daerah;

d.      Menetapkan bendahara penerima dan/atau bendahara pengeluaran dilingkungan SKPD;

e.       Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

f.       Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

g.      Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan

h.      Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

(3)   Kekuasaan Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

a.       Kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD;

b.      Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

(4)   Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

(5)   Pelimpahan kekuasaan sebagaiman dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

(1)   Koordinator Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di bidang :

a.       Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBK;

b.      Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;

c.       Penyusunan rancangan APBK dan Rancangan Perubahan APBK;

d.      Penyusunan Ranqanun APBK, Perubahan APBK, dan pertangungjawaban pelaksanaan APBK;

(2)   Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;

(3)   Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

(4)   Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas :

a.   Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

b.   Menyiapkan Pedoman Pelaksanaan;

c.   Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

d.   Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan

e.   Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

(5)   Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

(1)   PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :

a.       Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah

b.      Menyusun rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;

c.       Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten;

d.      Melaksanakan fungsi Bendahara umum Daerah;

e.       Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan

f.       Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2)   PPKD selaku BUD berwenang :

a.       Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;

b.      Mengesahkan DPA-SKPD;

c.       Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;

d.      Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

e.       Melaksanakan pemugutan pajak daerah;

f.       Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

g.      Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;

h.      Meyimpan uang daerah;

i.        Menetapkan SPD;

j.        Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

k.      Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

l.        Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;

m.    Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;

n.      Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

o.      Melakukan penagihan piutang daerah;

p.      Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

q.      Menyajikan informasi keuangan daerah;

r.        Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 8

(1)         PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.

(2)         Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3)         Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

a.       Menyiapkan anggaran kas;

b.      Menyiapkan SPD;

c.       Menerbitkan SP2D; dan

d.      Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

(4)         Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.

(5)         Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD.

Pasal 9

Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah

Pasal 10

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang :

a.       Menyusun RKA-SKPD;

b.      Menyusun DPA-SKPD;

c.       Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

d.      Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e.       Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f.       Melaksanakan pemugutan penerimaan bukan pajak;

g.      Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h.      Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

i.        Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

j.        Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

k.      Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

l.        Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;

m.    Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;

Pasal 11

(1)         Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.

(2)         Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan kepala SKPD.

(3)         Penetapan Kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompentensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan ojektif lainnya.

(4)         Kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Kelima

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

(1)         Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

(2)         PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :

a.       Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b.      Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c.       Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

(1)         Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompentensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

(2)         PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Bagian Keenam

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

(1)           Dalam rangka melaksanakan wewenang atas pengguna anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPD sebagai pejabat penata usahaan keuangan SKPD.

(2)         Pejabat Penata Usahaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a.       Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;

b.      Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

c.       Menyiapkan SPM, dan

d.      Menyiapkan laporan keuangan SKPD

(3)         Pejabat penata usahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Dilingkungan SKPD

Pasal 15

(1)         Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.

(2)         Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

(3)         Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional.

(4)         Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta meyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

(5)         Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Bagian Kedelapan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

Pasal 16

(1)   Susunan keanggotaan tim anggaran pemerintah daerah terdiri dari :

a.       Penanggung Jawab;

b.      Ketua;

c.       Wakil Ketua I;

d.      Wakil Ketua II;

e.       Sekretaris;

f.       Anggota.

(2) Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBK

Bagian Pertama

Asas Umum APBK

Pasal 17

(1)         APBK disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

(2)         Penysunan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

(3)         APBK mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

(4)         APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

Pasal 18

(1)         Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBK.

(2)         Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBK merupakan pikiran yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

(3)         Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBK.

(4)         Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBK harus berdasarka pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

(1)         Dalam menyusun APBK, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

(2)         Penganggarn untuk setiap pengeluaran APBK harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 20

Tahun Anggaran APBK meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua

Struktur APBK

Pasal 21

(1)   APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a.       Pendapatan Daerah;

b.      Belanja Daerah;

c.       Pembiayaan Daerah.

(2)   Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

(3)   Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

(4)   Pembiayaan daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah

Pasal  22

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri   atas :

a.       Pendapatan Asli Daerah PAD;

b.      Dana Perimbangan; dan

c.       Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Pasal 23

(1)         Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas :

a.       Pajak daerah;

b.      Retribusi daerah;

c.       Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d.      Zakat; dan

e.       Lain-lain PAD yang sah.

(2)         Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e  mencakup :

a.       Hasil Penjualan kekayaan daerah yan tidak terpisahkan;

b.      Hasil Pemanfaatan dan pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

c.       Jasa Giro;

d.      Pendapatan bunga;

e.       Tuntutan Ganti rugi;

f.       Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

g.      Komisi, Potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pasal 24

Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :

a.       Dana Bagi Hasil;

b.      Dana Alokasi Umum; dan

c.       Dana Alokasi Khusus.

                             

Pasal 25

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal  26

(1)         Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam Negeri atau Luar Negeri yang tidak mengikat.

(2)         Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diataur dalam Qanun Kabupaten tersendiri.

Bagian Empat

Belanja Daerah

Pasal 27

(1)         Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

(2)         Belanja Penyelenggaran urusan wajib sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

(3)         Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal  28

(1)         Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diklafikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.

(2)         Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.

(3)         Klasifikasi belanja menurut fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.             Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintah; dan

b.            Klasifikasi pengelolaan keuangan Negara.

(4)         Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten.

(5)         Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :

a.       Pelayanan umum;

b.      Ketertiban dan keamanan;

c.       Ekonomi;

d.      Lingkungan hidup;

e.       Perumahan dan fasilitas umum;

f.       Kesehatan;

g.      Pariwisata dan budaya;

h.      Agama;

i.        Pendidikan; serta

j.        Perlindungan sosial.

(6)         Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan daerah.

(7)         Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.       Belanja Pegawia;

b.      Belanja barang dan jasa;

c.       Belanja Modal;

d.      Bunga;

e.       Subsidi;

f.       Hibah;

g.      Bantuan Sosial;

h.      Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan

i.        Belanja tidak terduga.

(8)         Penganggaran dalam APBK untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembiayaan Daerah

Pasal 29

(1)         Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

(2)         Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a.       SiLPA tahun anggaran sebelumnya;

b.      Pencairan dana cadangan;

c.       Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d.      Penerimaan pinjaman; dan

e.       Penerimaaan kembali pemberian pinjaman.

(3)         Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a.       Pembentukan dana cadangan;

b.      Penyertaan modal pemerintah daerah;

c.       Pembayaran Pokok utang; dan

d.      Pemberian pinjaman.

(4)         Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.

(5)         Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

                                                                                   

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA APBK

Bagian pertama

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 30

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Progran Bupati Bener Meriah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 31

RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 32

(1)         SKPD menyusun rencana strategis yang selanjunya disebut Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

(2)         Penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RPJMD.

Pasal 33

(1)         Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada rancana Kerja Pemerinah.

(2)         Rencana SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapain pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

(3)         RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4)         Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1)         RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

(2)         Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.

(3)         RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kebijakan APBK

Pasal 35

(1)         Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) menyusun rancangan kebijakan umum APBK.

(2)         Penyusunan Kebijakan umum APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBK yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

(3)         Bupati menyampaikan rancangan kebijakan umum APBK tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana landasan penyusunan rancangan APBK kepada DPRK selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(4)         Rancangan Kebijakan umum APBK yang telah dibahas Bupati bersama DPRK dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi kebijakan UmumAPBK.

Bagian Ketiga

Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara

Pasal 36

(1)         Berdasarkan kebijakan umum APBK yang telah disepakati, Pemerintah Kabupaten dan DPRK membahas rancangan prioritas  dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati.

(2)         Pembahasan prioritas dan Plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.

(3)         Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a.             Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;

b.            Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;

c.             Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program

(4)         Kebijakan umum APBK dan prioritas plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRK dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRK.

(5)         Bupati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Bagian Keempat

Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 37

(1)         Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (5) Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

(2)         RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 38

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi prakiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan  implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 39

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 40

(1)         Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antar pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efesiensi pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

(2)         Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

(3)         Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Penyiapan Rancangan Qanun APBK

Pasal 42

(1)         RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

(2)         RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah;

(3)         Pembahasan oleh tim pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian atara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBK, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja analisis standar belanja, standar satu tahun harga, dan standar pelayanan minimal;

Pasal 43

(1)          PPKD menyusun Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah di telaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(2)          Dokumen pendukung sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBK.

BAB V

PENETAPAN APBK

Bagian Pertama

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun

 Kabupaten tentang APBK

Pasal 44

Bupati menyampaikan rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK kepada DPRK disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 45

(1)         Tata cara pembahasan Qanun Kabupaten tentang APBK dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRK  mengacu pada peraturan perundang-undangan.

(2)         Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menitik beratkan kepada kesesuaian antara kebijakan umum APBK serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Qanun Kabupaten

Tentang APBK

Pasal 46

(1)         Pengambilan Keputusan Bersama DPRK dan Bupati terhadap Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(2)         Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajabran APBK.

Pasal 47

(1)         Apabila DPRK sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK Bupati melaksankan Pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBKtahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK.

(2)         Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengingkat dan belanja yang bersifat wajib.

(3)         Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

(4)         Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan dimaksud.

(5)         Apabila sampai batas waktu sebgaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, Rancangan peraturan Bupati tentang APBK ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang APBK.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Qanun Tentang                                                                       APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK

Pasal 48

(1)         Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK yang telah disetujui bersama DPRK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

(2)         Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterima rancangan dimaksud.

(3)         Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten APBK menjadi Qanun Kabupaten APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.

(4)         Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Qanun Kabupaten dan Peraturan Bupati.

(5)         Apabila Gubernur menyatakan hasil Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRK melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(6)         Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Bupati dan DPRK, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK menjadi Qanun Kabupaten dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Qanun Kabupaten dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBK tahun Sebelumnya.

Pasal 49

(1)         Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 48 ayat (6), Bupati harus memberhentikan pelaksanaan Qanun Kabupaten dan selanjutnya DPRK bersama Bupati mencabut Qanun Kabupaten dimaksud.

(2)         Pencabutan Qanun Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) dilakukan dengan Qanun Kabupaten tentang APBK.

(3) Pelaksanaan...........

(3)         Pelaksanaan Pengeluaran atas Pagu APBK tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 51

Hasil evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk APBK.

Pasal 52

(1)         Penyempurnakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) dilakukan Bupati bersama dengan Panitia anggaran DPRK.

(2)         Hasil Penyempurnaan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRK.

(3)         Keputusan Pimpinan DPRK sebagaiama dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Qanun Kabupaten tentang APBK.

(4)         Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

(5)         Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur untuk APBK, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Kelima

Penetapan Qanun Kabupaten tentang APBK

Dan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBK

Pasal 53

(1)         Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Qanun Kabupaten tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(2)         Penetapan Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3)         Bupati menyampaikan Qanun Kabupaten tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VI

PELAKSANAN APBK

Bagian Pertama

Asas Umum Pelaksanaan APBK

Pasal 54

(1)         SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBK.

(2)         Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada perinsip hemat, tidak mewah, efektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 55

(1)         PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBK ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD

(2)         Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.

(3)         Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 56

(1)         Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.

(2)         Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK,

(3)         Berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten.

(4)         DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan Daerah, dan APBK selambat-lambatnya 7 (tujuh), hari kerja sejak tanggal disahkan.

(5)         DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 57

(1)         Semua Penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

(2)         Bendahara Penerimaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

(3)         Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran yang dimaksud.

Pasal 58

(1)         SKPD dilarang melakukan pngutan selain dari yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.

(2)         SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 59

(1)         Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.

(2)         Komisi, rapat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk  penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

(3)         Semua penerimaan daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) apabila bentuk uang harus segera di setor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagian  investasi daerah.

Pasal 60

(1)         Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.

(2)         Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian keempat

Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah

Pasal 61

(1)         Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2)         Pengeluaran kas yang mengakibatkan  beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun kabupaten tentang APBK ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

(3)         Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak termasuk belanja yang tidak mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 62

Pembayaran atas beban APBK dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau  dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 63

(1)         Gaji Pegawai Negeri Sipil dibebankan dalam APBK.

(2)         Pemerintah Daerah dapat memberikan  tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan perarturan Perundang-undangan.

Pasal 64

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 65

(1)         Pelaksanaan Pengeluaran atas beban APBK dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(2)         Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.

(3)         Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk :

a.       Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran.

b.      Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBK yang tercantum dalam perintah pembayaran.

c.       Menguji kesediaan dana yang bersangkutan.

d.      Memerintah pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.

e.       Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna angagaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 66

(1)         Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum  barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2)         Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

(3)         Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

a.       Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

b.      Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan

c.       Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(4)         Bendahara pengeluarann wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.

(5)         Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 67

Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.

Pasal 68

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah selaku penguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Angggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 69

(3)         Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan  oleh PPKD.

(4)         Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 70

(1)         Pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah/Qanun tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.

(2)         Pemindah bukuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangn yang akan digunakan untuk menandai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten tentang pembentukan dana cadangan.

(3)         Pemindah bukuan dari rekening cadangan kerekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindah bukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 71

(1)     Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)     Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 72

(1)     Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.

(2)     Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.

Pasal 73

Penerimaan kembali dalam pemberian pinjaman didasarkan pada pinjaman pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam..

Pasal 74

(1)         Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan  untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.

(2)         Pemindah bukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditrasfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindah bukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 75

Penyertaan modal Pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Pasal 76

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 77

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRK.

Pasal 78

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 79

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk :

a.       Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKD;

b.      Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c.       Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

d.      Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBK

DAN PERUBAHAN APBK

Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama APBK

Pasal 80

(1)         Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2)         Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRK dan Pemerintah Darah.

Bagian Kedua

Perubahan APBK

Pasal 81

(1)         Penyusunan APBK dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRK dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraaan perubahan atas APBK tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

a.       Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK;

b.      Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c.       Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

d.      Keadaan darurat; dan

e.       Keadaan luar biasa.

(2)         Dalam Keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(3)         Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a.       Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas  Pemerintah Daerah tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;

b.      Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c.       Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d.      Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 82

(1)         Perubahan APBK dapat dilakukan perubahan dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dalam keadaan luar biasa.

(2)         Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBK mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 83

(1)         Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Qanun Kabupaten tentang perubahan APBK tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRK sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

(2)         Persetujuan DPRK terhadap Rancangan Qanun Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 84

(1)         Proses evaluasi dan penetapan Rancangan Qanun Kabupaten tentang perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBK menjadi Qanun Kabupaten dan Peraturan Bupati berlaku ketentuan dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 52 dan Pasal 53.

(2)         Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindak lanjuti oleh Bupati dan DPRK, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten tentang perubahan APBK dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBK, Qanun Kabupaten dan Peraturan Bupati dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakuknya pagu APBK tahun berjalan untuk pendanaan keadaan darurat.

(3)         Pembatalan Qanun Kabupaten tentang perubahan APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 85

(1)         Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Bupati wajib memberhentikan pelaksanaan Qanun Tentang perubahan APBK dan selanjutnya Bupati bersama DPRK mencabut Qanun Kabupaten dimaksud.

(2)         Pencabutan Qanun Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Qanun Kabupaten tentang pencabutan Qanun Kabupaten tentang perubahan APBK.

(3)         Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4)         Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten tetang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum Penata Usahaan Keuangan Daerah

Pasal 86

(1)         Pengguna anggara/kuasa pengguna anggaran, Bendahara Penerimaan/ pengeluaran dan orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

(2)         Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBK bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 87

(1)         Untuk pelaksanaan APBK, Bupati menetapkan :

a.       Pejabat yang diberi wewenang yang menanda tangan SPD;

b.      Pejabat yang diberi wewenang yang menadatangani SPM;

c.       Pejabat yang diberi wewenang yang menandatangani surat pertanggungjawaban (SPJ);

d.      Pejabat yang diberi wewenang yang menandatangani SP2D;

e.       Bendahara penerima/pengeluaran; dan

f.       Pejabat lain yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBK.

(2)         Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 88

Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 89

(1)          PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalan DPA-SKPD.

(2)          SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 90

(1)   Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dilakukan dengan uang tunai.

(2)   Penyetoran sebgaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

(3)   Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada Bank atau Giro Pos.

Pasal 91

(1)      Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

(2)      Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3)      PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Pasal 92

(1)         Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU;

(2)         PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.

(3)         Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

(4)         Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatusahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.

(5)         Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana.

(6)         Besarnya SPP-UP lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

(7)         Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.

(8)         Batas jumlah pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD Kabupaten Bener Meriah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 93

(1)         Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-UP.

(2)         Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan pengantian uang persedian yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.

(3)         Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggarn/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

(4)         Pelaksanaan Pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

(1)         Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna/kuasa pengguna annggaran yang ditujukan kepada Bank operasional mitra kerjanya.

(2)         Penerbitan SP2D oleh kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.

(3)         Kuasa BUD tidak berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana :

a.       Pengeluaran tersebut melampaui pagu dan/atau

b.      Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4)         Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 95

Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Akuntasi Keuangan Daerah

Pasal 96

(1)         Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada standar akuntasi pemerintahan.

(2)         Sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati Bener Meriah mengacu pada Qanun Kabupaten ini.

Pasal 97

Bupati berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan Bupati tentang kebijakan akuntasi.

Pasal 98

(1)         Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi :

a.       Prosedur akuntansi penerimaan kas;

b.      Prosedur akuntansi pengeluaran kas;

c.       Prosedur akuntansi asset;

d.      Prosedur akuntansi  selain kas.

(2)         Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK

Pasal 99

(1)     Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan aset, hutang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggungjawabnya.

(2)     Penyelenggaraan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

(3)     Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan disampaikan   kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4)     Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBK yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 100

(1)         PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan , aset, utang, dan ekuitas dana termasuk transasksi pembiayaan dan perhitungannya.

(2)         PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :

a.       Laporan Realisasi anggaran;

b.      Neraca.

c.       Laporan arus kas: dan

d.      Catatan atas laporan keuangan.

(3)         Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

(4)         Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

(5)         Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.

(6)         Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggunjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 101

Bupati  menyampaikan Rancangan Qanun Kabupaten tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 102

(1)         Lapora keuangan pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100  ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2)         Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

(3)         Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan Qanun Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diajukan kepada DPRK.

Pasal 103

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1)

BAB X

PENGENDALIAN

DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBK

Bagian Pertama

Pengendalian Defisit APBK

Pasal 104

(1)         Dalam hal APBK diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Qanun Kabupaten tentang APBK.

(2)         Defisit APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Pasal 105

(1)         Penetapan batas maksimal kumulatif defisit APBK untuk setiap tahun anggaran mempedomani ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(2)         Penetapan batas maksimal defisit APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri Keuangan setiap tahun pada bulan Agustus.

(3)         Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

(4)         Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan.

Pasal 106

Defisit APBK dapat ditutup dari sumber pembiayaan :

a.       Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah Tahun sebelumya.

b.      Pencairan dana cadangan.

c.       Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d.      Penerimaan pinjaman, dan/atau;

e.       Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Bagian Kedua

Penggunaan Surplus APBD

Pasal 108

Dalam hal APBK diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Qanun Kabupaten tentang APBK.

Pasal 109

Pengguna surplus APBK diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB XI

KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 110

Semua transasksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 111

(1)         Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD membuka rekening kas umum  daerah pada Bank yang ditentukan oleh Bupati.

(2)         Dalam melaksanakan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati.

(3)         Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.

(4)         Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib desetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

(5)         Rekening pengeluaran pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.

(6)         Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBK.

Pasal 112

(1)         Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga dan/ataujasa giro atas dana yang disimpan pada Bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.

(2)         Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

Pasal 113

(1)         Biaya yang sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank umumyang bersangkutan.

(2)         Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 114

(1)         Setiap pejabat yang diberikan kuasa untuk mengelola, pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

(2)         Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)         Piutang daerah yang dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, Diselesaikan menurut praturan perundang-undangan

(4)         Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

(1)         Piutang daerah dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang Negara dan Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2)         Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh :

a.       Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

b.      Bupati dengan persetujuan DPRK untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Bagian Ketiga

Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 116

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat, ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 117

(1)         Investasi jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksud untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2)         Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 116, merupakan investasi yang dimaksud untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 118

(1)         Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

(2)         Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali.

(3)         Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Pasal 119

Pedoman investasi permanen dan non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 120

(1)         Barang milik daerah diperoleh atas beban APBK dan perolehan lainnya yang sah.

(2)         Pengolahan lainnya yang sah sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a.       Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;

b.      Barang yang diperoleh dari kotrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;

c.       Barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan Perundang-undangan;

d.      Barang yang diperoleh dari Putusan peradilan.

Pasal 121

(1)    Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan dan pengamanan.

(2)    Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 122

(1)         Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(2)         Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

(3)         Qanun Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.

(4)         Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5)         Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBK dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 123

(1)         Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 ayat (1) ditetapkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.

(2)         Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang diberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

(3)         Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.

(4)         Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBK.

Bagian Keenam

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 124

(1)         Bupati dapat menggadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten tentang APBK.

(2)         PPKD menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan pinjaman daerah.

(3)         Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Pasal 125

(1)         Hak tagihan atas utang beban daerah kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

(2)         Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluarsa.

(3)         Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 126

Pinjaman daerah bersumber dari :

a.       Pemerintah;

b.      Pemerintah daerah lain;

c.       Lembaga Keuangan Bank;

d.      Lembaga keuangan bukan bank; dan

e.       Masyarakat.

Pasal 127

(1)      Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

(2)      Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri;

(3)      Qanun Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah  dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan.

(4)      Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan.

(5)      Pembayaran bunga atas obligasi daerah diangggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah;

Pasal 128

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 129

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada  Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 130

(1)       Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129  meliputi pemberian pedoman, Bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan Pengembangan.

(2)       Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBK, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, surat kelembagaan pengelolaan keuangan daerh;

(3)       Pemberian bimbingan, suvervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perencanaan dan penyusunan APBK, pelaksanaan, dan pertanggung  jawaban APBK yang dilaksanakan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

(4)       Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada yat (1) dilaksanakan secara berkala bagi Bupati dan Wakil Bupati, anggota DPRK, Perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 131

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 untuk Daerah Kabupaten dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 132

DPRK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Kabupaten tentang APBK.

Pasal 133

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Intern

Pasal 134

(1)         Dalam rangka meningkatkan kinerja, Transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian Intern di lingkungan pemerintah Daerah yang dipimpinnya.

(2)         Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Ekstern

Pasal 135

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPKsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 136

(1)     Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)     Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibeban kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

(3)     Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 137

(1)    Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui.

(2)    Segera setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain atau nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan disanggupkan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjwabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

(3)    Jika surat keterangan tanggungjawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 138

(1)     Dalam hal bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti rugi daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperolehnya, yang berasal dari bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

(2)     Tangungjawab Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 139

(1)   ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten ini berlaku pula untuk dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

(2)   Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Qanun Kabupaten ini berlaku pula dalam pengelolaan perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 140

(1)    Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

(2)    Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan pejabat lain tidak dibebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 141

Kewajiban bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 142

(1)Pengenaan ganti kerugian daerah Kabupaten Bener Meriah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.

(2)Apabila dalam pemeriksaan kerugiaan daerah  ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Pengenaan ganti rugi daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti rugi daerah diatur dengan Qanun Kabupaten dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 145

Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk :

a.       Menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;

b.      Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 146

(1)         BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa.

(2)         Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yng bersangkutan

Pasal 147

Pembinaan keuangan BLUD dikelola oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 148

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 149

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 150

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD datur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan.

BAB XV

PENGATURAN SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 151

Ketentuan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 152

Semua Qanun yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun Kabupaten ini dinyatakan tetap berlaku.

BABXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 153

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

 

Ditetapkan di Redelong

Pada tanggal

19  MEI  2008 M    13 RABIUL  AKHIR 1429 H

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong

Pada tanggal

21 MEI 2008 M   15  RABIUL  AKHIR 1429 H

                SEKRETARIS DAERAH

        KABUPATEN BENER MERIAH,

                            ISHAK MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN  2008 NOMOR 42

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR :      TAHUN 2008

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN BENER MERIAH

A.    Umum

Dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan pertimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam unundang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub sistem dari sistem Pengelolaaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelengggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain kedua Undang-undang tersebut di atas, terdapat beberapa peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang PPKD.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatar belakangi terbitnya peraturan Perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan Negara dan Daerah secara efektif dan Efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin melaksanakan melalui tata kelola Pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntanbilitas dan partisifatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu Peraturan Daerah pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu  (Omnibus regulation) dari berbagai undang-undang dan peraturan tersebut di atas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan Daerah dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas maka pokok-pokok muatan peraturan daerah/Qanun ini mencakup.

1.      Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBK semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumberdaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBK yang diatur dalam Peraturan Daerah/Qanun ini akan memperjelas siapa bertanggungjawab apa sebagai landadan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRK, maupun Internal Eksekutif itu sendiri.

Dokumen………..

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam Format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta kolerasi antar besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumberdayanya.

APBK merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBK dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam Qanun ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik pendapatan maupun belanja juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Qanun Kabupaten atau Keputusan Bupati. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBK harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBK/Perubahan APBK;(3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBK dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan Daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran horizontal dan kewajaran vertikal.

Prinsip dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama,sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemapuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut Pemerintah Daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara Rasional untuk menghilangkan rasa ketidak adilan.

Selain itu  dalam konteks belanja, Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah/Qanun ini adalah keterkaitan antar kebijakan (Policy), perencanaan (planning)  dengan anggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar singkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan APBK pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena  itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting dan agar dapat befungsi sebagaimana diharapkan  yaitu (1) dalam konteks kebijakan anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal disuatu negara.

Penyusunan APBK diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBK sejalan dengan rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBK kepada DPRK untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBK. Berdasarkan kebijakan umum APBK yang telah disepakati dengan DPRK, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRK membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk menjadikan acuan bagi setiap Satuan kerja Perangkat Daerah.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang telah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRK untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBK. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola  keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK.

Proses selanjutnya pemerintah daerah mengajukan rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK disertai penjelasan dari Dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRK untuk dibahas dan disetujui. APBK disetujui DPRK ini terinci sampai dengan unit organisasi, Fungsi, Program, Kegiatan, dan jenis-jenis belanja. Jika DPRK tidak menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten APBK tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat melaksanakan pengeluaran Daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

2.   Pelaksanaan dan penata usahaan Keuangan daerah

Bupati selaku pemegang kekuasaan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah adalah juga   pemegangkekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja prangkat daerah selaku pejabat penggunaan anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretariat daerah Kabupaten. Pemisahan ini akan diberikan kejelasan dalam berbagai wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme cheks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan  masyarakat.

Perubahan APBK dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur qanun Kabupaten ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan  keuangan, pengelolaan piutang dan utang,pengelolaan investasi,pengelolaan Barang Milik Daerah, larangan penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah, penatausahaan dan pertanggung jawaban APBK,serta akuntansi dan pelaporan.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Qanun Kabupaten ini diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program.Sementara itu peraturan Daerah/Qanun ini juga menetapkan posisi Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah.Dengan demikian,Fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat,harus dibentuk kas kecil Unit Pengguna anggaran.Pemegang Kas Kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi yang dalam Qanun kabupaten ini dikenal sebagai bendahara.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administrasi dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran berada dalam suatu kewenangan tunggal (satuan kerja Pengelolaan Keuangan Daerah ),Fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat  Daerah. Perubahan ini juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran.Dengan memisahkan pemegang kewenangan Kompetabel, check and balance mungkin dapat terbangun melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d)  menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang undangan dan memberi keyakinan bahwa uang Daerah dikelola dengan benar.

Selanjutnya sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada Satuan kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara priodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas.Untuk itu unit yang menangani perbendaharaan di satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas.Dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan invenstasi dari kas yang belum digunakan dalam priode jangka pendek.

3.   Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengaturan bidang akuntansi dan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transportasi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRK, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkenaan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Pemeriksaan atas pengelolaaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh BPK. Dengan demikian BPK RI melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai denga standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar  akuntasi pemerintahan. Selain pemeriksaan intern . Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh badan Pengawasan Daerah.

Oleh karena itu dengan spirit singkronisasi dan sinergitas terhadap berbagai undang-undang tersebut di atas, maka pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah/Qanun ini bersifat umum dan lebih menekan kepada hal yang lebih prinsip, norma, asas landasan umum dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

B.     Pasal demi Pasal

Pasal 1

            Cukup Jelas

Pasal 2

            Cukup Jelas

Pasal 3

            Cukup Jelas

Pasal 4

            Cukup Jelas

Ayat (1)

Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau pengguna masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Epektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui untuk mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Kepatutan adalah tindakan atau satuan sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional.

Ayat (2)

            Cukup Jelas

Pasal 5

            Cukup Jelas

Ayat (1)

            Cukup Jelas

Ayat (2)

            Cukup Jelas

Ayat (3)

            Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (5)

            Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

            Cukup Jelas

Ayat (2)

            Huruf a

Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

            Cukup Jelas

Huruf d

            Cukup Jelas

Huruf e

            Cukup Jelas

Ayat (3)

            Cukup Jelas

Pasal 7

            Cukup Jelas

Pasal 8

            Cukup Jelas

Pasal 9

            Cukup Jelas

Pasal 10

            Huruf a

                        Cukup Jelas

            Huruf b

                        Cukup Jelas

            Huruf c

                        Cukup Jelas

            Huruf d

                        Cukup Jelas

            Huruf e

                        Cukup Jelas

            Huruf f

                        Cukup Jelas

            Huruf g

                        Cukup Jelas

            Huruf h

                     Utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

            Huruf i

                        Cukup Jelas

            Huruf j

                        Cukup Jelas

            Huruf k

                        Cukup Jelas

            Huruf l

                        Cukup Jelas

            Huruf m

                        Cukup Jelas

Pasal 11

            Cukup Jelas

Pasal 12

            Ayat (1)

Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat ini melalui usulan atasan langsung yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

            Cukup Jelas

Pasal 14

            Cukup Jelas

Pasal 15

            Cukup Jelas

Pasal 16

            Cukup Jelas

Pasal 17

            Ayat (1)

                        Cukup Jelas

            Ayat (2)

                        Cukup Jelas

Ayat (3)

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja /mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

                                                Ayat (4)

                                                         Cukup jelas

                                              Pasal 18

                                                 Ayat (1)

Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBK berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.

                                          

                                                 Ayat  (2)

Cukup jelas

                                                  Ayat  (3)

Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa Jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

                    Ayat  (4)

                           Cukup jelas

            Pasal 19

                     Cukup jelas

            Pasal 20

                      Cukup jelas

           

            Pasal 21

                     Ayat (1)

                             Cukup  jelas

      Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ekuitas dana lancar” adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

         Ayat (4)

                  Cukup  jelas

Pasal 22

         Cukup  jelas

Pasal 23

         Cukup  jelas

Pasal 24

         Cukup  jelas

Pasal 25

         Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti dana bagi hasil pajak dari Provinsi Ke Kabupaten/Kota dan dana otonomi khusus.

Pasal 26

         Ayat (1)

         Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh menerima ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.

Ayat (2)

         Cukup  jelas

Pasal 27

         Ayat (1)

                  Yang dimaksud dengan “urusan wajib” dalam ayat ini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

                  Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keuangan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

Pasal 28

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Yang dimaksud dengan organisasi pemerintahan daerah seperti DPRK, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

         Ayat (4)

                  Cukup  jelas

         Ayat (5)

                  Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

         Ayat (6)

                  Urusan Pemerintahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah urusan yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

         Ayat (7)

                  Huruf a

            Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRK dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh : Gaji dan tunjangan, Honorarium, Lembur, Kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis.

                  Huruf b

                        Belanja Barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh : Pembelian Barang dan Jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas.

                  Huruf c

                        Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pemebelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan.

                 

                  Huruf d

                        Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Contoh :  Bunga utang kepada pemerintah Pusat, Bunga Utang kepada Pemda lain, dan Lembaga Keuangan lainnya.

                  Huruf e

                        Subsidi adalah  alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak

Huruf f

      Hibah digunakan untuk menggangarkan pemberian uang/ barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesipik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Huruf g

      Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang /barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

      Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

      Belanja bagi hasil merupakan  bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh : Bagi hasil pajak Provinsi untuk Kabupaten, bagi hasil pajak Kabupaten ke Kabupaten lainnya, bagi hasil pajak Kabupaten untuk pemerintahan desa, bagi hasil retribusi ke pemerintahan desa, dan bagi hasil lainnya.

      Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Contoh : Bantuan keuangan Provinsi kepada Kabupaten, bantuan keuangan Kabupaten utnuk pemerintahan desa.

Huruf i

      Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Ayat 8

         Cukup  jelas

Pasal 29

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Huruf a

                        SILPA Tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk menandai kegiatan lanjutan, uang Pihak Ketiga yang belum diselesaiakn, dan pelampauan target pendapatan daerah.

                  Huruf  b

                        Cukup  jelas

                  Huruf c

                        Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga atau hasil disvestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

                  Huruf d

                        Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran yang berkenaan.

                  Huruf e

                        Cukup  jelas

         Ayat (3)

                  Huruf a

                        Cukup  jelas

                  Huruf b

                        Penyertaan modal Pemerintah Daerah termasuk investasi nilai laba pemerintah daerah.

                  Huruf c

                        Cukup  jelas

                  Huruf  d

                        Cukup  jelas

         Ayat (4)

                  Cukup  jelas

         Ayat (5)

                  Cukup  jelas

Pasal 30

         RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah kebijakan umum, dan progran SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan pemerintahan daerah.

Pasal 31

         Cukup  jelas

Pasal 33

         Ayat (1)

                  Yang dimaksud yang mengacu pada ayat ini adalah untuk tercapainya singkronisasi, keselarasan, koordinasi, integrasi, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Ayat (2)

         Cukup  jelas

Ayat (3)

         Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi perlindungan, manajemen akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi tolok ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 34

         Cukup  jelas

Pasal 35

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Pedoman antara lain memuat :

a.       Pokok-pokok kebijakan memuat singkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.

b.      Prinsip dan kebijakan penyusunan APBK tahun anggaran berikutnya.

c.       Teknis penyusunan APBK.

d.      Hal-hal kusus lainnya.

Ayat (3)

         Cukup  jelas

Ayat (4)

         Cukup  jelas

Pasal 36

         Cukup  jelas

Pasal 37

         Ayat (1)

                  Untuk kesinambungan penyusunan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan progam dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

         Ayat (2)

Cukup  jelas

Pasal 38

         Penysunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 39

         Cukup  jelas

Pasal 40

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efesiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

                  Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.

                  Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian

                  Kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk me-

                  laksakan suatu kegiatan.Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan dengan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

                  Yang dimksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.

                  Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

Pasal 41

         Cukup  jelas

Pasal 42

         Cukup  jelas

Pasal 43

         Cukup  jelas

Pasal 44

         Yang dimaksud dengan penjelasan  dalam pasal ini adalah pidato pengantar nota keuangan dan rancangan Qanun Kabupaten tentang APBK berikut dokumen pendukungnya.

Pasal 45

         Cukup  jelas

Pasal 46

         Cukup  jelas

Pasal 47

         Ayat (1)

                  Angka APBK tahun anggaran sebelumnya dalam ketentuan ini adalah jumlah APBK yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten tentang Perubahan APBK tahun sebelumnya.

         Ayat (2)

                  Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, setiap belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

                  Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga.

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

         Ayat (4)

                  Cukup  jelas

         Ayat (5)

                  Cukup  jelas

Pasal 48

         Ayat (1)

                  Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapaianya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBK Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

         Ayata (4)

                  Cukup  jelas

         Ayat (5)

                  Hasil evaluasi harus menunjukkan dengan jelas hal-hal di dalam APBK yang tidak sesuai dengan peraturan Perundangan alasan-alasan teknis terkait.

         Ayat (6)

                  Cukup  jelas

Pasal 49

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

Pasal 50

         Cukup  jelas

Pasal 51

         Cukup  jelas

Pasal 52

         Cukup  jelas

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

         Ayat (4)

                  Cukup  jelas

         Ayat (5)

                  Cukup  jelas

Pasal 53

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

Pasal 54

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

Pasal 55

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

Pasal 56

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

         Ayat (4)

                  Cukup  jelas

         Ayat (5)

                  Cukup  jelas

Pasal 57

         Ayat (1)

                  Yang dimaksud dengan rekening kas umum daerah dalam ayat ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah.

                  Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, seperti penerimaan BLUD.

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

`        Ayat (3)

                  Cukup  jelas

Pasal 58

         Ayat (1)

                  Qanun Kabupaten dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

Pasal 59

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

Pasal 60

         Ayat (1)

                  Pengambilan dapat dilakukan apabila dengan bukti-bukti yang sah.

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

Pasal 61

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

         Ayat (3)

                  Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat dan belanja wajib dalam ayat ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 Ayat (2)

Pasal 62

         Yang dimaksud dengan berdasarkan DPA-SKPD dalam pasal ini, seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya,misalnya pinjaman daerah, dan DAK, sedangkan yang dimaksud dengan dokemen lain yang dipersamakan dengan SPD seperti keputusan tentang pengangkatan pegawai.

Pasal 63

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja,tempat bertugas,kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

Pasal 64

         Cukup  jelas

Pasal 65

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

         Ayat (3)

                  Yang dimaksud dengan perintah pembayaran adalah perintah membayarkan atas bukti bukti pengeluaran yang sah dari pengguna anggaran/kuasa pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

        

         Ayat (4)

                  Cukup  jelas

         Ayat (5)

                  Cukup  jelas

Pasal 66

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

         Ayat (4)

                  Cukup  jelas

         Ayat (5)

                  Cukup  jelas

Pasal 67

         Cukup jelas

Pasal 68

         Cukup jelas

Pasal 69

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

Pasal 70

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Pembukuan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dalam nilai rupiah menggunakan kurs resmi Bank Indonesia.

Pasal 71

         Cukup jelas

Pasal 72

         Cukup jelas

Pasal 73

         Cukup jelas

Pasal 74

         Cukup jelas

Pasal 75

         Cukup jelas

Pasal 76

         Cukup jelas

Pasal 77

         Cukup jelas

Pasal 78

         Cukup jelas

Pasal 79

         Cukup jelas

Pasal 80

         Cukup jelas

Pasal 81

         Ayat (1)

                  Huruf a

                  Cukup  jelas

                  Huruf b

                  Cukup  jelas

                  Huruf c

                  Yang dimaksud dengan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya

                  Adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

        

               Huruf d

                  Cukup jelas

               Huruf e

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Qanun Kabupaten tentang APBK yang bersangkutan.

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

Pasal 82

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Persentase 50 % (lima puluh persen) adalah merupakan selisih (gap) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBK.

Pasal 83

         Cukup  jelas

Pasal 84

         Cukup  jelas

Pasal 85

         Cukup  jelas

Pasal 86

         Cukup  jelas

Pasal 87

         Cukup  jelas

Pasal 88

         Cukup  jelas

Pasal 89

         Cukup  jelas

Pasal 90

         Cukup  jelas

Pasal 91

         Cukup  jelas

Pasal 92

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

         Ayat (3)

                  Yang dimaksud kelengkapan persyaratan seperti :

a.       Dokumen kontrak yang asli;

b.      Kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta;

c.       Berita acara kemajuan/penyelesaian pekerjaan yang asli

                                                   Ayat (4)

                  Cukup  jelas

         Ayat (5)

                  Cukup  jelas

         Ayat (6)

                  Cukup  jelas

         Ayat (7)

                  Cukup  jelas

Pasal 93

         Cukup  jelas

Pasal 94

         Cukup  jelas

Pasal 95

         Cukup  jelas

Pasal 96

         Ayat (1)

                  Sistem Akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur melalui dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

                  Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

Pasal 97

         Kebijakan akuntansi antara lain mengenai :

a.       pengakuan pendapatan;

b.      pengakuan belanja;

c.       Perinsip-perinsip penyusunan laporan;

d.      Investasi;

e.       Pengakuan dan pemberhentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;

f.       Kontrak-kontrak konstruksi;

g.      Kebijakan kapasitas belanja;

h.      Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

i.        Biaya Penelitian dan pengembangan;

j.        Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri

k.      Dana cadangan;

l.        Penjabaran mata uang Asing

Pasal 98

         Cukup  jelas

Pasal 99

         Cukup  jelas

Pasal 100

         Ayat (1)

                  Yang dimaksud dengan aset dalam ayat ini adalah sumber daya, yang antara lain meliputi uang, tagihan. Investasi, barang yang dapat diukur dalam satuan uang, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah yang memberi manfaat ekonomi/sosial dimasa depan.

                  Yang dimaksud dengan ekuitas dana dalam ayat ini adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang pemerintah daerah.

                  Yang dimaksud dengan perhitungannya yaitu antara realisasi dan anggaran yang ditetapkan.

         Ayat (2)

                  Cukup  jelas

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

         Ayat (4)

                  Ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah.

         Ayat (5)

                  Cukup  jelas

         Ayat (6)

                  Cukup  jelas

Pasal 101

         Cukup  jelas

Pasal 102

         Cukup  jelas

Pasal 103

         Cukup  jelas

Pasal 104

         Ayat (1)

                   Cukup jelas

         Ayat (2)

                 Defisit terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menu                 tup jumlah belanja dalam satu tahun anggaran.

Pasal l05

         Cukup  jelas

Pasal l06

         Cukup  jelas

Pasal 107

         Cukup  jelas

Pasal 108

         Cukup  jelas

Pasal 109

         Cukup  jelas

Pasal 110

         Cukup  jelas

Pasal 111

         Cukup  jelas

Pasal 112

         Cukup  jelas

Pasal 113

         Cukup  jelas

Pasal 114

         Ayat (1)

                  Cukup  jelas

         Ayat (2)

                  Yang  dimaksud dengan piutang daerah jenis tertentu misalnya

                  Piutang pajak daerah

         Ayat (3)

                  Cukup  jelas

        

         Ayat (4)

                  Cukup  jelas

Pasal 115

         Cukup  jelas

Pasal 116

         Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Pasal  117

         Ayat (1)

             Karakteristik investasi jangka pendek adalah ;

             a.dapat segera diperjual belikan/dicairkan

             b.ditujukan dalam rangka manajemen kas,dan

             c.beresiko rendah.

              Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek              antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas)              bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis seperti      pemberian SUN jangka pendek dan SBI.

         Ayat (2)

              Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang              antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam              rangka mengendalikan suatu badan usaha,misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk  tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri,surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Pasal 118

         Ayat (1)

              Cukup  jelas

         Ayat (2)

              Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengguna usahaan/pemanfaatan aset daerah; penyertaan modal daerah pada              BUMN dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan penapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

         Ayat (3)

              Yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanen antara lain              pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksud              kan  untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/ pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Pasal 119

         Cukup  jelas

Pasal 120

         Cukup  jelas

Pasal 121

         Cukup  jelas

Pasal 122

         Ayat (1)

              Cukup  jelas

         Ayat (2)

               Cukup  jelas

         Ayat (3)

              Cukup  jelas

         Ayat (4)

                  Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran             tertentu seperti pendapatan RSUD,dana darurat.

         Ayat (5)

               Cukup  jelas

Pasal 123

         Ayat (1)

               Cukup  jelas

         Ayat (2)

             Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan             Resiko rendah adalah deposito pada Bank Pemerintah.

         Ayat (3)

             Cukup  jelas

         Ayat (4)

             Cukup  jelas

Pasal 124

         Ayat (1)

             Cukup  jelas

         Ayat (2)

             Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan              Resiko rendah adalah deposito pada Bank Pemerintah.

         Ayat (3)

             Cukup  jelas

Pasal 125

         Ayat (1)

             Cukup  jelas

         Ayat (2)

              Kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal              1 Januari tahun berikutnya

         Ayat (3)

              Cukup  jelas

Pasal 126

         Huruf a

                  Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat berasal dari pemerintah dan penerusan pinjaman /utang luar negeri.

         Huruf b

                   Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain berupa pinjaman antar daerah.

         Huruf c

              Cukup  jelas

         Huruf d

                  Pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan              Bank antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi pemerintah,              Dana pansiun.

         Huruf e

              Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Pasal 127

         Ayat (1)

                  Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

         Ayat (2)

              Cukup  jelas

         Ayat (3)

              Cukup  jelas

         Ayat (4)

              Cukup  jelas

         Ayat (5)

              Cukup  jelas

Pasal 128

         Cukup  jelas

Pasal 129

         Cukup  jelas

Pasal 130

         Ayat (1)

              Cukup  jelas

         Ayat (2)

              Cukup  jelas                                       

     

         Ayat (3)

                  Yang dimaksud dengan pemberian bimbingan,supervisi, dan konsultasi kepada seluruh daerah dalam ketentuan ini yakni dalam Pelaksanaannya termasuk pengelolaan keuangan desa.

         Ayat (4)

              Cukup  jelas

Pasal l31

         Cukup  jelas

Pasal 132

         Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat ini bukan pemeriksaan         tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten tentang APBK Dengan kebijakan umum ABPK.

Pasal l33

         Cukup  jelas

Pasal 134

         Cukup  jelas

Pasal 135

         Cukup  jelas

Pasal l36

         Cukup  jelas

Pasal 137

         Cukup  jelas

Pasal 138

         Cukup  jelas

Pasal 139

         Cukup  jelas

Pasal 140

         Cukup  jelas

Pasal 141

         Cukup  jelas

Pasal 142

         Cukup  jelas

Pasal 143

         Cukup  jelas

Pasal 144

         Cukup  jelas

Pasal 145

         Huruf a

                Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa untuk layanan umum                 Seperti Rumah Sakit Daerah. Penyelenggaraan pendidikan,pelayan                 an lisensi dan dekumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik,                 serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.

               Huruf b

                        Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan

Pasal 146

       Cukup jelas

Pasal 147

        Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi  pemberian pedoman, bimbingan, supervisi,konsultasi pendidikan dan  pelatihan dibidanga pengelolaan keuangan BLUD.

        pembinaan teknis meliputi pemberian pedoman, bimbingan supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.  

Pasal 148

        Cukup jelas

Pasal 149

        Cukup jelas

Pasal 150

        Cukup jelas

Pasal  151

        Cukup jelas

Pasal  152

        Cukup jelas

Pasal  153

        Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR  03